HOT NEWS
Ikuti kami:   facebook RSS
Sunday, 20th April 2014

KPU: Peraturan Soal Ketentuan Pencalegan Berubah

Oleh   /   18 April 2013  /   No Comments

  Print       Email


Pasal yang diubah adalah pasal 1 (tentang peserta pemilu), pasal 5 (syarat anggota legislatif), pasal 19 (caleg yang pindah partai), pasal 31 (masa klarifikasi DCS) serta pasal 35 (masa publikasi Daftar Caleg Tetap). Sementara pasal yang dihapus adalah pasal 47 (calon kepala daerah yang ingin jadi caleg).

LangsungPilih.com, JAKARTA – KPU rupanya telah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif. Perubahan itu dilakukan hanya 6 hari sebelum dimulainya pendaftaran calon anggota legislatif tanggal 9 April.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD, yang diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.

Peraturan baru itu ditetapkan tanggal 3 April 2013 atau hanya 6 hari sebelum penerimaan daftar caleg sementara dari tiap parpol kepada KPU yang dimulai tanggal 9-22 April. Peraturan baru ini sama seperti semua PKPU lainnya, ditandatangani ketua KPU Husni Kamil Manik.

Dalam peraturan KPU yang baru hanya memuat ketentuan perubahan. KPU telah mengubah sebanyak 5 pasal, menghapus 1 pasal dan mengubah 2 model formulir dalam lampiran.

Pasal yang diubah adalah pasal 1 (tentang peserta pemilu), pasal 5 (syarat anggota legislatif), pasal 19 (caleg yang pindah partai), pasal 31 (masa klarifikasi DCS) serta pasal 35 (masa publikasi Daftar Caleg Tetap). Sementara pasal yang dihapus adalah pasal 47 (calon kepala daerah yang ingin jadi caleg).

Sementara model formulir yang diganti adalah Formulir BB 5 (surat pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal) dan Formulir BB 13 (hasil verifikasi perbaikan kelengkapan berkas administrasi bakal calon anggota DPR dan DPRD).

“Ya (KPU sudah mengubah peraturan tentang pencalegan),” kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (18/4/2014). (iqb/van)


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *


7 + = 12

HUKUM

REGIONAL

EKONOMI

GLOBAL

UMUM

KESEHATAN

GAYA HIDUP

HIBURAN

Baca juga...

tki

WNI Terancam Hukuman Mati Mencapai 246 Orang

Selengkapnya →